PDIP dan Gerindra Sama-Sama Keluhkan Politik Uang

jpnn.com - jpnn.com - Meski pelaksanaan pilkada relatif berjalan aman, namun disayangkan masih saja ada pihak-pihak yang telah menciderai proses demokrasi dengan melakukan politik uang. Baik 'serangan fajar' ataupun bukti lapor saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal itu diungkapkan oleh sejumlah legislator yang menerima aduan dari masyarakat. ”Saya mendapat laporan tidak terlihat upaya maksimal pencegahan pemilih membawa telepon genggam atau kamera masuk ke dalam bilik TPS,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/2).

Padahal Sufmi memaparkan telepon genggam atau kamera adalah alat yang paling sering digunakan untuk transaksi politik uang. ”Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap,” ujarnya.

Dirinya menilai bahwa seharusnya penyelenggara pemilu, penyelenggara tidak boleh mengabaikan begitu saja informasi yang beredar di masyarakat terutama terkait politik uang.

”Di Jakarta tidak ada sistem noken, dan masyarakat Jakarta sangat heterogen, sehingga nyaris tidak masuk akal jika pasangan calon lain tidak meraih satupun suara,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menilai di tengah kesulitan ekonomi yang dialami saat ini, uang sejumlah ratusan ribu sebagai imbalan memilih bisa jadi sangat efektif dilakukan untuk meraih kemenangan secara curang. Karena itu dia menilai harus dilakukan evaluasi serius untuk menangkal praktik politik uang tersebut.

”Bawaslu dan lembaga terkait seharusnya dapat mengambil sikap tegas dalam hal kecurangan seperti ini, bila hal ini dibiarkan Demokrasi Indonesia dapat rusak,” tegasnya.

Senada, anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi dan potensi kecurangan selama Pilkada serentak 2017 kemarin.