Pemegang Saham Anggap Kasus Merpati sebagai Risiko Bisnis

Jumat, 05 Oktober 2012 – 02:02 WIB

Terdakwa perkara korupsi penyewaan pesawat Merpati Nusantara Airlines (MNA), Hotasi Nababan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam kesaksiannya Suyitno juga mengatakan, proses pengadaan pesawat MNA tak perlu mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadan barang dan jasa di lingkungan lembaga pemerintah. "Direksi punya SOP (standard operating procedure) sendiri, karena pengadaan itu pakai dana operasional perusahaan," sebutnya.

Sementara saat ditanya tentang gagalnya penyerahan dua unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan 737-500 yang disewa dari Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG), Suyitno mengatakan bahwa hal itu dianggap persoalan teknis. Menurutnya, yang dipersoalkan pemegang saham justru penyebab security deposite USD 1 juta tak bisa ditarik lagi.

Karenanya, kata Suyitno, gagalnya penyerahan dua pesawat itu dianggap oleh pemegang saham sebagai risiko bisnis. "Dalam kondisi ini ada risiko bisnis. Pemegang saham melihatnya sebagai risiko bisnis. Apalagi dalam proses hukum MNA menang jadi pemegang saham melihat ada upaya-upaya yang sudah dilakukan direksi untuk penyelamatan perusahaan. Itu fine, tidak masalah," tegasnya.

Sedangkan Albert Burhan mengungkapkan, penyerahan security deposit sebenarnya hal lazim. "Garuda sampai sekarang masih menaruh security deposit dalam bentuk cash," ucapnya.