Pendaftaran PPPK 2024 Belum Jelas, Pimpinan Honorer Bicara Keras

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FKHN) Sepri Latifan menyampaikan pernyataan keras terkait upaya pemerintah mengangkat para non-ASN menjadi PPPK.

Diketahui, hingga saat ini pemerintah belum juga menerbitkan PP Manajemen ASN yang salah satu substansinya mengatur mengenai penataan non-ASN atau honorer.

Bahkan, MenPAN-RB Azwar Anas menyebutkan PP Manajemen ASN menentukan nasib jutaan honorer.

Namun, hingga memasuki pekan terakhir Juni ini PP Manajemen ASN belum juga diterbitkan.

Padahal, UU Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan regulasi turunan undang-undang tersebut harus sudah terbit paling lambat 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Jadi, mestinya pada akhir April 2024 PP Manajemen sudah terbit.

Sementara, jadwal pendaftaran PPPK 2024 yang digadang-gadang sebagai mekanisme penyelesaian masalah honorer, belum juga ditetapkan.

Ketum FKHN Sepri Latifan pun menyampaikan pernyataan keras saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dengan sejumlah forum honorer, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6).

“Kita (honorer, red) belum melihat keseriusan pemerintah. Ada jutaan honorer yang nasibnya belum jelas,” kata Sepri.