Pengusaha Domestik Berebutan jadi Partner Bisnis dengan Freeport

Dalam kesempatan itu, Ferdy menyebutkan PT Freeport tidak hanya ditopang oleh kekuatan globaal dan negara asalnya, Amerika Serikat tetapi juga banyak pengusaha lokal termasuk orang-orang kuat yang memiliki akses dengan kekuasan dan partai politik.

Itulah sebabnya, menurut dia, mengapa setiap pemerintahan yang mencoba melakukan renegosiasi kontrak dengan Freeport, mulai dari menaikkan penerimaan negara, pengurangan lahan, perpanjangan kontrak, pembangunan smelter dan divestasi saham selalu sulit.

Menurut Ferdy, hanya pemerintahan yang kuat dan berdaulat yang mampu melakukan renegosiasi kontrak dengan Freeport dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Ferdy berargumen, langkah Presiden Jokowi yang berani mengubah KK menjadi IUPKI merupakan babak baru bagi Freeport dan babak baru bagi pemerintah Indonesia dan Papua.

BACA JUGA: Dirut Freeport Indonesia Ternyata Masih Nyambi Main Musik

“Papua mendapat ruang untuk mendapat 10 persen saham di Freeport dan pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumina (INALUM) mengontrol 41 persen saham Freeport. Dengan komposisi itu, pemerintah Indonesia kemudian mengontrol 51 persen saham,” jelas Ferdy.

Ia menyebut Presiden Jokowi memiliki kepedulian besar mengembalikan kedaulatan tambang dan peduli terhadap nasib BUMN tambang. “Divestasi saham Freeport bukan pekerjaan mudah bagi Jokowi. Selain alotnya negosiasi dengan Freeport yang tak mau mengubah KK menjadi IUPK, Jokowi harus berhadapan defisit APBN akibat impor migas (bensin) terlalu besar (49 persen per Agustus, 2018),” katanya.

Proses politik di DPR, kata Ferdy, juga tak membantu dalam proses divestasi. Meski di sana-sini DPR berteriak agar pemerintah segera menuntaskan divestasi Freeport, jelasnya,. DPR tak mendukung pengalihan saham perusahaan asing ke perusahaan-perusahaan BUMN dengan alasan injeksi modal ke BUMN menimbulkan defisit APBN.

“Padahal, tugas menutup defisit APBN adalah pekerjaan bersama DPR dan pemerintah,” katanya.