Perlindungan Hukum bagi Bayi Lahir di Penjara

Perlindungan anak juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016, yang memastikan bahwa fasilitas perawatan dan penitipan anak di lapas perempuan harus tersedia.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan hak dan perlindungan anak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 tentang persyaratan dan prosedur bagi narapidana dalam upaya meningkatkan implementasi sistem pemasyarakatan.

Peraturan ini diundangkan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 mengenai Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan "Permenkumham 2/2009".

Dalam Lampiran Permenkumham 2/2009, disebutkan bahwa di lembaga pemasyarakatan wanita harus tersedia fasilitas untuk perawatan dan pengobatan sebelum dan setelah melahirkan.

“Jika ada anak yang sedang disusui, mereka diperbolehkan tinggal bersama ibu mereka di lembaga yang disediakan, dengan penitipan yang memiliki petugas berkualitas untuk mengurus anak ketika tidak bersama ibu mereka,” papar Amel.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak harus diurus oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau hukum yang membolehkan pemisahan demi kebaikan anak dan hanya sebagai langkah terakhir.

Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengizinkan anak dari narapidana perempuan untuk tinggal bersama ibunya di rutan atau lapas, bahkan jika lahir di dalam lapas, asalkan tidak melebihi usia tiga tahun.