Pernyataan Sejumlah Pejabat terkait Polemik SKT FPI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri belum menerbitkan perpanjangan SKT FPI (Surat Keterangan Terdaftar untuk Front Pembela Islam).

Masa berlaku SKT FPI sudah habis sejak 20 Juni 2019. FPI sendiri tercatat terdaftar di Kemendagri dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014.

Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila tidak ingin organisasi kemasyarakatan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal itu tertuang dalam Pasal 59 Ayat (4) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Memang setiap orang dibolehkan berserikat, dan negara tentu memberikan kebebasan untuk berkumpul. Negara juga membiarkan ormas tumbuh alamiah dan menjadi dinamika sosial.

Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan bahwa setiap organisasi masyarakat biasanya punya ideologi perjuangan atau misi-misi yang hendak diperjuangkan. Akan tetapi, jangan sampai membuat ormas meniadakan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Apalagi, kalau ideologi mereka itu ternyata bertentangan dengan Pancasila, bahkan sampai mendoktrin warga negara dengan ideologi tersebut," kata Bahtiar.