Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Praktisi Hukum: Pihak yang Menyatakan Majunya Gibran Cacat Legitimasi Bisa Dipidana

Rabu, 15 November 2023 – 05:57 WIB
Praktisi Hukum: Pihak yang Menyatakan Majunya Gibran Cacat Legitimasi Bisa Dipidana - JPNN.COM
Praktisi hukum yang juga kandidat dokter ilmu hukum Universitas Indonesia, Jandi Mukianto mengingatkan pihak yang menyatakan majunya Gibran di Pilpres 2024 catat legitimasi bisa dipidana. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pro dan kontra majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto terus berlanjut.

Sejumlah pihak menyebutkan bahwa majunya Gibran adalah cacat legitimasi, terutama sejak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menyikapi hal tersebut, praktisi hukum Jandi Mukianto mengingatkan pihak-pihak yang menyatakan majunya Gibran adalah cacat legitimasi merupakan perbuatan pidana, karena menimbulkan keresahan masyarakat.

"Sanksi pidana tersebut tidak hanya cukup dikenakan kepada pihak yang menyampaikannya kepada publik, tetapi juga kepada media yang menyebarkannya,” kata Jandi dalam keterangannya, Rabu (15/11).

Kandidat doktor ilmu hukum Universitas Indonesia menyampaikan putusan MK memiliki irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' sehingga jelas bagi pihak-pihak yang mendelegitimasi keputusan tersebut dengan menyatakan majunya Gibran adalah cacat legitimasi termasuk pernyataan yang menyesatkan publik.

Sebab, tegas Jandi, keputusan MK tersebut sudah menjadi kewenangannya berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.

"Hal tersebut juga dikuatkan dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh,” terangnya.

Dia pun mengingatkan para pihak bahwa keputusan MK bersifat kolektif kolegial.

Praktisi hukum yang juga kandidat dokter ilmu hukum UI Jandi Mukianto mengingatkan pihak yang menyatakan majunya Gibran catat legitimasi bisa dipidana

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News