Sepuluh Ribu Senpi Ilegal di Tangan Sipil

Senin, 06 April 2009 – 12:30 WIB

JAKARTA- Ada dugaan kuat, maraknya tindak kejahatan dengan modus perampokan menggunakan senjata api (senpi) di Medan dan sekitarnya belakangan ini berkaitan erat dengan banyaknya warga sipil yang membawa senpi. Menurut data yang dihimpun Indonesia Police Watch (IPW), saat ini ada sekitar 2000 senpi ilegal yang masih beredar di Medan. Dulunya, kepemilikan senpi-senpi itu legal karena ada izin dari kepolisian.

Hanya saja, di akhir-akhir masa jabatannya, Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengeluarkan kebijakan agar jajarannya tidak memperpanjang izin kepemilikan senpi tersebut. Sutanto saat itu pun memerintahkan agar seluruh Polda menarik senpi-senpi yang dimiliki warga sipil itu. Fatalnya, masih menurut data IPW, dari 2 ribuan senjata yang beredar di Medan itu tak satu pun yang dikembalikan ke Polda Sumut. Dengan demikian, saat ini status kepemilikan senpi tersebut menjadi ilegal.

"Dari data IPW, peredaran senjata api di Sumut, khususnya Medan, menduduki urutan kedua terbesar setelah Jakarta. Di Jakarta ada sekitar tiga ribuan, di Medan dua ribuan. Untuk seluruh Indonesia, ada 10 ribuan senjata api ilegal saat ini," ungkap Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada JPNN di Jakarta, Senin (6/4).

Neta yakin, masalah peredaran senpi ilegal ini punya korelasi kuat dengan maraknya aksi perampokan belakangan ini. Dia mengatakan, senpi-senpi ilegal itu paling banyak berada di tangan pengusaha, kalangan manajer perusahaan perkebunan, sedikit pejabat eksekutif, dan anggota DPRD. Mereka bisa memiliki senjata karena tatkala Kapolri dijabat Jenderal Pol Dai Bachtiar, dikeluarkan kebijakan orang-orang sipil diperbolehkan membawa senpi dengan syarat ada izin kepolisian. "Tapi setelah aturan dicabut Kapolri Sutanto, senjata-senjata api itu tak dikembalikan ke Polda," ujar Neta.