Sepuluh Ribu Senpi Ilegal di Tangan Sipil

Senin, 06 April 2009 – 12:30 WIB

Dia mencoba membuat analisa keterkaitan kepemilikan senpi ilegal dengan kasus perampokan. "Bayangkan, sekarang ini iklim usaha lagi seret akibat krisis ekonomi global. Pengusaha-pengusaha pasti banyak yang pusing, sebagian ada yang sudah bangkrut. Dalam situasi sulit seperti ini, bukan tidak mungkin senjata api itu dikaryakan," katanya.

Ditanya mengenai kemungkinan oknum eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berada di balik sejumlah aksi perampokan, terutama yang terjadi di Langkat, Neta menjawab, kemungkinannya sangat kecil. Alasannya, saat ini, setelah wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sudah aman, situasi perekonomian di wilayah serambi Mekah itu sudah lumayan baik. "Buat apa orang-orang di sana berbuat kriminal kalau mencari makan sudah gampang dengan cara yang halal? Kecil kemungkinan pelakunya bekas kombatan GAM," ujar Neta.

Neta tetap berkeyakinan bahwa maraknya kasus perampokan erat kaitannya dengan peredaran senpi ilegal. Karenanya, solusi untuk menekan perampokan adalah dengan cara segera menarik senpi-senpi itu. Dia melihat, Kapolda Sumut Irjen Pol Badrodin Haiti hingga saat ini belum punya strategi khusus untuk menangani peredaran senpi-senpi tersebut. "Karena pernah bertugas di Medan (mantan Kapoltabes,red), mestinya dia sudah tahu kondisi dan pemetaan di Medan. Harusnya juga paham bahwa di Medan ada kalanya perlu bersikap keras," kata Neta mencoba memberi masukan.

Neta mengusulkan, dalam upaya menarik peredaran senpi ilegal ini, jajaran Polda Sumut sebaiknya dengan menggunakan langkah keras dan represif. Katanya, kalau menghendaki senpi-senpi itu segera diserahkan oleh pemiliknya, Polda Sumut harus memasukkan nama-nama pemegang senpi ke Daftar Pencarian Orang (DPO).