Soal Densus Tipikor, Zulkifli Hasan: Mari Kita Perkuat KPK

Menurut dia, belum ada aturan main yang jelas terkait dengan pembentukan Densus Tipikor dalam UU Polri. ’’Tanpa payung hukum justru akan memunculkan abuse of power,’’ katanya.

Sohibul justru menganggap keberadaan KPK sebagai lembaga antirasuah perlu dioptimalkan. Apalagi, KPK selama ini menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

Jika muncul lembaga saingan seperti Densus Tipikor, anggaran justru akan bertambah. ’’Membuat lembaga baru itu tidak mudah dan tidak murah,’’ ujarnya.

Berbeda dengan PAN dan PKS, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai keberadaan Densus Tipikor justru relevan dengan perkembangan saat ini.

Sebab, praktik korupsi saat ini semakin marak dan KPK cenderung tak mampu mencegah hal itu.

’’Merespons kasus tipikor bukan pekerjaan yang diharamkan Polri. Sebaliknya, itu kewajiban Polri,’’ kata ketua DPP Partai Golkar itu.

Bambang mengungkapkan, efek gentar perilaku korup harus segera ditumbuhkan di ruang publik.

Tidak masalah jika semua orang merasa diawasi oleh personel Densus Tipikor. ’’Karena kalau merasa diawasi, siapa pun akan gentar untuk berperilaku korup,’’ ujarnya. (bay/c19/fat)