Sumedang Terapkan Sistem Ganjil Genap, Bupati: Ini Cara yang Lebih Humanis

jpnn.com, BANDUNG - Pemkab Sumedang, Jawa Barat, menerapkan sistem ganjil genap di wilayah jalur jalan protokol. Kebijakan ini seiring perpanjangan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bupati Dony Ahmad Munir mengatakan dengan penerapan sistem ganjil genap maka penyekatan total sudah tidak diberlakukan lagi.

“Dengan beralihnya dari penyekatan total ke kebijakan ganjil genap diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas meski dibatasi PPKM,” ucap Dony.

Dikatakannya, ganjil genap diterapkan masih dalam rangka mengurangi kegiatan masyarakat keluar rumah, namun praktiknya lebih humanis.

“Pemberlakuan ganjil genap ini bukan bertujuan untuk mengurai kemacetan karena kita bukan kota besar. Tetapi lebih dalam rangka PPKM,” katanya.

Dia menambahkan, ketika masih ada penutupan jalan, angkutan umum, PKL, ojek, dan layanan antar sama sekali tidak bisa masuk jalan protokol sehingga usaha mereka pun terganggu.

“Dengan sistem ganjil genap, para pengemudi angkutan, pedagang kaki lima, ojek, layanan delivery, dan lainnya tetap bisa mendapatkan pendapatan karena diperbolehkan masuk ke jalan-jalan di kota. Ini yang kami harapkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut bupati, sistem ganjil genap menjadi strategi jangka panjang penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang.