Temui Pimpinan DPR, Bu Menkeu Beber Perincian Dana Penanggulangan Corona

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menyerahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke DPR, Kamis (2/4).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani secara laingsung.

Sri Mulyani menjelaskan, Perppu 1/2020 merupakan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang telah menjadi pandemi global dan menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan. Menurutnya, hal itu juga berpotensi menciptakan krisis ekonomi dan keuangan.

“Di sinilah perppu dijadikan sebagai landasan hukum untuk merespons di dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penyelamatan kesehatan dan keselamatan masyarakat, membantu masyarakat yang terdampak, dan membantu dunia usaha serta sektor ekonomi, serta diharapkan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan,” kata menteri berinisial SMI itu saat jumpa pers bersama Puan dan Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan.

Mbak Ani -panggilan akrabnya- menjelaskan, Presiden Jokowi sudah menyatakan anggaran bidang kesehatan perlu ditingkatkan untuk menangani COVID-19 secara signifikan. “Oleh karena itu beliau sudah sampaikan tambahan anggaran kesehatan Rp 75 triliun,” ujar mantan petinggi Bank Dunia itu.
 
SMI memerinci, tambahan dana Rp 75 triliun itu akan digunakan untuk pembelian alat kesehatan, alat pelindung diri (APD) bagi seluruh tenaga medis, serta meningkatkan kemampuan 132 rumah sakit baik milik pemerintah pusat ataupun pemda yang menjadi rujukan untuk menangani pasien COVID-19.

Selain itu, lanjut SMI, dana tersebut juga untuk insentif tenaga medis. Perinciannya adalah Rp 15 juta per bulan bagi dokter spesialis, Rp 10 juta per bulan bagi dokter umum dan dokter gigi, serta Rp 7,5 juta per bulan buat perawat.

“Termasuk di dalamnya ini adalah santunan kematian untuk seluruh tenaga medis sebesar Rp 300 juta,” katanya.
 
Lebih lanjut SMI mengatakan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan supaya jaminan dan bantuan sosial ditingkatkan. Sebab, masyarakat terutama yang miskin akan sangat merasakan dampak COVID-19 lantaran kebijakan pembatasan sosial yang meluas, work from home,  study from home, serta ibadah di home.

“Ini ditambahkan Rp 110 triliun untuk peningkatan jaminan sosial bagi masyarakat,” tegasnya.
 
SMI memerinci, anggaran Rp 110 triliun itu mencakup 10 juta peserta Program Keluarga Harapan (PKH), penambahan penerima Program Kartu Sembako yang jumlahnya naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta, pembebasan tagihan listrik bagi 24 juta pelanggan daya 450 VA, serta diskon 50 persen bagi tujuh juta pelanggan listrik 900 VA selama tiga bulan ke depan.
 
“Kami juga meningkatkan Kartu Prakerja dua kali lipat dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dalam rangka mampu menampung pekerja informal yang akan sangat terdampak karena ada pembatasan sosial yang meluas,” jelasnya.
 
Selain itu, pemerintaj juga menambah dana Rp 70 triliun untuk mendukung dunia usaha yang menghadapi masa sulit. SMI menjelaskan, ada pembebasan PPh21, yaitu pajak karyawan dan PPN yang ditanggung pemerintah, serta pengurangan PPh 25 sebesar 30 persen selama enam bulan.