Tolak RUU HIP, Syaifuddin: Pancasila Ideologi Bangsa Bersifat Final dan Harga Mati

“Kondisi dimaksud jelas tidak menguntungkan bahkan akan merusak tatanan kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara kita di masa sekarang dan masa depan," ujar Syaifuddin menambahkan.

Menurut dia, Asosiasi Dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (ADPK) Pusat mengimbau dengan tegas kepada para decision maker dan pengambil kebijakan di tingkat nasional atau pusat, khususnya kepada Pimpinan Lemhannas RI, Kemenhan RI, Mendagri RI, Kemendiknas RI, dan lembaga negara terkait lainnya agar segera mengambil langkah tmstrategis, taktis, terpola, tegas, konkret, agar segera dapat membuka diri untuk menjalin bekerja sama terintegratif dan fungsional dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kompetensi ilmiah dan profesi di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan, termasuk dengan ADPK Pusat dan daerah.

"Kerja sama dimaksud harus diarahkan untuk melaksanakan program kerja secara bersama-sama yang bersifat konkrit, efektif dan terukur ke arah penguatan kembali pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila, materi bela negara dan ketahanan nasional terhadap seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa kecuali," ujar Dewan Pakar Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) ini.

Syaifuddin menambahkan program kerja sama dimaksud wajib menjadi skala prioritas program kerja beberapa lembaga negara yang telah disebutkan sebelumnya karena masalah ideologi Pancasila saat ini kian hari semakin kronis.

"Masa depan keutuhan NKRI swmankin terancam. Program kerja sama antar lembaga negara dengan organisasi-organisasi profesi dimakaud sudah sangat mendesak untuk segera di realisasikan sebelum masalah Pancasila sebagai ideologi kebangsaan makin komprehensif, meluas, sangat parah dan mengakar," ujar Syaifuddin.fri/jpnn)