Kamis, 16 Januari 2020 – 23:28 WIB
Mahkamah Agung. Foto: dokumen JPNN.Com
jpnn.com, JAKARTA - Undang-Undang Mahkamah Agung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran tidak mengatur batas periode jabatan hakim agung.
Pemohon pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Aristides Verissimo de Sousa Mota mengatakan presiden dan wakil presiden bahkan dibatasi dua periode, masing-masing periode lima tahun.
Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/1/2020), Aristides Verissimo de Sousa Mota mengatakan pasal 11 UU Mahkamah Agung mengatur hakim agung diberhentikan apabila meninggal dunia, berusia 70 tahun, mengundurkan diri atau sakit jasmani/rohani.
“Ada kemungkinan seorang hakim agung bisa menjabat sampai 25 tahun kalau dia terpilih pada saat dia berumur 45 tahun dan mengakhiri jabatannya 70 tahun," ujar pemohon seperti dilansir Antara.