Wacana PPPK Part Time Tak Mujarab, Jutaan Honorer Resah, Gelombang Akan Membesar

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Herry Dermawan menuturkan dalam audiensi lebih mengusulkan DPRD Jawa Barat segera memanggil Satgas non ASN yang dibentuk oleh Pemprov Jabar.

Satgas non-ASN tersebut nantinya akan bertugas untuk mencari solusi terbaik bagi 32.000 non ASN yang saat ini tengah resah jelang penghapusan non ASN pada 28 November 2023.

“Saya mengusulkan DPRD Jawa Barat segera memanggil Satgas non ASN, Pemprov Jabar kan sudah membentuk satgas khusus,” katanya.

Sementara itu, Kepala DTPH Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat serta Kepala BKD Provinsi Jawa Barat Sumasna berjanji akan menyampaikan aspirasi dari FK THL TBPPD Jabar dan FK THL POPT Jabar serta rekomendasi dari DPRD Jawa Barat kepada Gubernur Jabar atau Satgas Non-ASN. terutama kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

2 Penyebab Jumlah Honorer Melimpah

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan mengenai dua penyebab jumlah tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemda begitu melimpah.

Saat memberikan sambutan di acara Peresmian Bersama 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ditayangkan di kanal Youtube KemenPAN-RB, Kamis (13/7), Azwar Anas mengakui punya kekeliruan dalam pengelolaan SDM, saat periode pertama menjadi Bupati Banyuwangi, Jawa Timur.

“Soal SDM itu sangat penting. Saya dulu ada kekeliruan,” kata Mas Anas.

Saat menjadi bupati, Azwar Anas bercerita, dirinya mendelegasikan kepada para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tenaga-tenaga yang disisipkan di kegiatan.