Yasonna Laoly Targetkan 70 Persen Satuan Kerja Raih Predikat WBK-WBBM

"Seluruh jajaran Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian," ucap Yasonna.

Pada awal 2020, Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Untuk itu, politikus PDIP ini juga mengingatkan jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Unit Eselon I mesti mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)," ucapnya.

Yasonna memerintahkan setiap tim kerja wajib memantau hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya harus menunjukkan tren positif.

"Semua ini harus dilakukan dengan baik agar kriteria yang dipersyarakatkan bisa dipenuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional," ujar Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menyebut tujuan pelaksanaan apel pagi sebagai pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

"Pelaksanaan evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan," ujar Bambang. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: