Bukan Sekadar Pangkas Jabatan Eselon, Pemda Harus Hapus SKPD tak Relevan

jpnn.com, KUPANG - Pemerintah daerah (pemda) disarankan melakukan perampingan birokrasi, tidak sekadar melakukan pemangkasan jabatan eselon. Namun, juga harus berani menghapus SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak relevan dengan kondisi daerah.

Pengamat kebijakan publik dari NTT Darius Daton menilai, struktur birokrasi yang ramping, akan berdampak pada efisiensi anggaran.

"Hemat saya, untuk daerah seperti NTT ini, yang separuh APBD hanya untuk belanja pegawai ini, maka ada dua strategi yang mesti dipakai agar APBD bermanfaat untuk kesejahteraan warga yakni perampingan birokrasi dan skala prioritas," kata Darius, di Kupang, Minggu (3/11).

Darius Daton yang juga Kepala Ombudsman Perwakilan NTT itu menjelaskan, untuk efisiensi anggaran, salah satu caranya adalah mengurangi jabatan struktural. Sudah ada peraturan pemerintah (PP) yang mengaturnya melalui suatu kajian.

Artinya, bagi jabatan yang tupoksinya tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan masyarakat bisa dihilangkan, sehingga bisa menghemat belanja pegawai dan operasional organisasi perangkat daerah.

Dia mengatakan, jika kabupaten/kota yang tidak punya hutan dan laut, maka tidak perlu ada dinas kehutanan dan dinas perikanan, atau dinas pariwisata tidak perlu ada di kabupaten yang tidak ada potensi wisatanya. Dinas itu bisa gabung di dinas lain berupa bagian atau unit kecil saja.

Darius Daton mengatakan, jika tidak ada terbosan, maka separuh APBD akan terus-terusan habis hanya untuk belanja aparatur dan DPRD saja sehingga porsi untuk masyarakat memang kecil.

Dampaknya, para kepala daerah menjadi pusing membangun daerah. Bahkan banyak kepala daerah hanya bolak balik Jakarta untuk pekerjaan melobi anggaran di luar APBD agar bisa membangun daerahnya.