Foke Diminta Beri Sanksi Bawahannya

KALANGAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersikap tegas. Foke –sapaan gubernur- diminta memberi sanksi terhadap aparatnya yang melakukan pembangkangan. Salah satunya, terkait penagihan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).

Para bawahan gubernur, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Tata Ruang DKI, selaku pihak yang ditugasi mendata dan menagih fasos fasum dari pengembang terkesan mengabaikan instruksi gubernur. ”Gubernur harus memberikan sanksi tegas pada aparatnya yang tak kunjung melakukan pendataan, dan mengambil fasos fasum dari pengambang,” kata Ashraf Ali, Ketua Fraksi Partai Golkar, Senin (19/9).

Dijelaskan Ashraf, lahan fasos fasum adalah milik masyarakat yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Dengan fasos fasum, masyarakat akan mendapat berbagai manfaat seperti bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana pendidikan, dan sejumlah manfaat lainya. Sehingga, kalau sampai membiarkan fasos fasum hilang begitu saja pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat. ”Apalagi nilai fasos fasum yang tidak ditagih itu mencapai angka Rp 30 triliun lebih,” ujarnya.

Lebih lanjut Ashraf mengatakan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sampai saat ini jumlah dan nilai fasos fasum yang dimiliki pemprov pihak ketiga masih banyak yang belum bersertifikat. Sehingga, pengendalian atas barang inventaris menjadi lemah. ”Pengawasan atas pengelolaan aset daerah belum dilaksanakan secara khusus dan berkelanjutan,” tegasnya.