Gandeng Pusrehab Kemhan, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kualitas Layanan Program JKK

Selaras dengan itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menyampaikan kerja sama dalam program 'JKK Return to Work (RTW)' juga termasuk pemberian pelatihan wirausaha bagi pekerja disabilitas pascapemulihan.

Selain itu, membuka peluang perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investas/BKPM .

“Dengan adanya kemudahan akses dalam mendapatkan NIB bagi pekerja disabilitas merupakan bukti negara hadir bagi seluruh pekerja Indonesia," tegas Roswita.

Menurut Roswita, hal ini juga akan mendorong pekerja disabilitas menjadi pekerja mandiri untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga nantinya akan tercipta kesinambungan perlindungan jaminan sosial bagi mereka.

Menurut data, hingga Oktober 2023 BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan manfaat JKK RTW kepada 1.763 peserta di mana 86 persen atau sebanyak 1.524 peserta telah bekerja kembali.

Rasio Kembali bekerja ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan program jaminan sosial sejenis di wilayah Asia.

“Dengan komitmen bersama yang kami jalin bersama Pusrehab Kemhan RS Dr Suyoto ini diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan RTW sehingga layanan yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat lebih komprehensif dan terpadu,” ujar Roswita.

Komitmen luar biasa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari International Social Security Association (ISSA) dalam bentuk ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Return to Work (RTW) pada 2019, serta yang terbaru ISSA Guidelines on Return to Work and Reintegration yang diberikan pada 2022.