Honorer K2 Memasuki 2019 dengan Hati yang Luka, Pedih

Lagi-lagi luka honorer K2 makin menganga. Sebagai bentuk protes, sebagian besar sudah mengambil sikap politik. Mereka mulai terang-terangan akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Mereka berharap, sosok pemimpin baru mau melanjutkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi ini dinilai satu-satunya jalan menjadi PNS.

"Enggak bisa diharapkan lagi pemerintah yang sekarang. Kami pilih Prabowo Subianto jadi presiden kami," tegas Pengurus Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) Riyanto Agung Subekti alias Itong.

Aspirasi yang sama juga diungkapkan Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah. Dia beralasan, tidak ada gunanya mengharapkan pemerintah yang sekarang. Dia memilih tahun depan ganti presiden.

Empat tahun berjuang tidak ada hasil. Yang ada honorer K2 disodorkan dengan berbagai dagelan pemerintah. Pemerintah seolah lupa kacang akan kulitnya.

"Saya kasihan kepada teman-teman K2 yang masih berharap banyak. Padahal sampai menangis darah pun tidak akan diangkat PNS, kecuali UU ASN direvisi. Sementara presiden kan enggak mau ada revisi. Kalau mau pasti PP Manajemen PPPK tidak diteken," tuturnya.

Di tengah kehampaan, muncul kabar dari Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan sebagian gugatan 48 guru honorer Kebumen. Guru Kebumen ini mengajukan judicial review terhadap PermenPAN-RB 36/2018 karena adanya pembatasan usia 35 tahun.

Korwil FHK2I Jawa Tengah Ahmad Saefudin menilai, kemenangan guru honorer Kebumen menjadi penyemangat baru bagi perjuangan honorer K2. Selama ini berbagai upaya sudah dilakukan. Mulai pendekatan persuasif, lobi-lobi, hingga demo tidak ada hasil.