Ingat, Jihad Tak Harus Angkat Senjata

"Kami dari DPR RI, sepakat untuk terus mengawal UU ini, sehingga ketika rampung nanti UU ini bukan alat untuk membantai manusia Indonesia, tapi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ini senada dengan upaya Pak Suhardi Alius dan BNPT dalam menangani mantan teroris," imbuh Syafii.

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra ini mengaku sempat berdialog dengan Ali Fauzi di sela-sela peletakaan batu pertama itu.

Saat itu, dia bertanya alasan adik bomber Bom Bali, Amrozi dan Ali Imron ini bisa berubah dan kini bahkan aktif mengajak kombatan lainnya untuk tidak lagi menggeluti dunia terorisme.

"Dia mengatakan, mendapat perlakuan sangat manusiawi oleh aparat saat ditahan sampai di dalam penjara, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari situ, Ali Fauzi menyadari langkah yang ditempuh selama ini salah sehingga dia kemudian kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian. Dia juga menyadari ternyata berjihad bisa dengan cara positif, bukan dengan mengangkat senjata," ungkap Syafii.

Syafii juga menjelaskan proses RUU Terorisme. Dia memaparkan, pada Februari 2016, pemerintah menyampaikan RUU inisiatif pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2003.

Ketika menerima RUU ini, pemerintah memasang target paling lama tiga kali masa sidang atau sekitar kurang lebih tujuh bulan RUU ini bisa jadi UU.

Namun, begitu Pansus membaca konten RUU ini, terasa bahwa RUU itu bukan untuk memberantas terorisme, tapi memberantas teroris.

"Teroris dan terorisme itu pasti berbeda. Teroris itu pelakunya, sedangkan terorisme itu keyakinan," jelasnya.