Kasus Penjualan Vaksin Secara Ilegal jadi Bahan Evaluasi, Pelaku Harus Diberi Sanksi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti dugaan penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal di Sumatera Utara dan DKI Jakarta, bahkan berpotensi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Politikus Partai Golkar yang karib disapa Melki itu mengatakan persoalan ini menjadi catatan dan pelajaran serius bagi semua pihak yang terkait proses pengadaan, pendistribusian, dan penggunaan vaksin Covid-19 di lapangan.

Oleh karena itu, Melki meminta aparat terkait harus meneliti dengan betul bagaimana tata kelola pengadaan, distribusi, dan penggunaan vaksin di lapangan yang melibatkan sekian banyak pihak.

“Aparat penegak hukum harus meneliti betul di mana celah-celah yang memungkinkan vaksin ini bisa diperjualbelikan secara ilegal. Jangan sampai modus yang sama juga kemungkinan bisa terjadi di tempat lain,” kata Melki, Senin (24/5).

Dia menyatakan semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, distribusi dan penggunaan vaksin di lapangan betul-betul harus dikontrol dan terkontrol kinerja maupun pola kerja mereka.

Menurut dia, seluruh dokumentasi terkait kinerja mereka itu harus bisa diaudit secara tepat dan periodik. “Jadi, semua harus dicek kinerja dan dokumentasi di lapangan sehingga betul-betul tidak ada lagi celah bagi penyimpangan,” paparnya.

Lebih lanjut Melki menegaskan pihak yang terlibat penjualan vaksin di Jakarta dan Medan harus diberikan sanksi setegas-tegasnya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar memberikan efek jera bagi siapa saja untuk tidak lagi bermain-main dalam program vaksinasi nasional.