KKP Memotong Bantuan Konkret untuk Rakyat, Begini Reaksi Ansy Lema, Tegas!

Ansy menginformasikan rapat Badan Anggaran DPR RI telah memutuskan bahwa realokasi anggaran dan refocusing kegiatan menyasar pada perjalanan dinas, biaya rapat dan konsumsi, biaya operasioanal kantor dan rehabilitasi, biaya honor, dan lain-lain, bukan pemotongan anggaran untuk rakyat. Justru di saat pandemi seperti saat ini, keberpihakan pada rakyat harus makin diperlihatkan.

Ansy mendesak KKP menyisir ulang kebijakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan agar tetap bisa memprioritaskan bantuan bagi rakyat.

“Herannya kebijakan pemotongan alokasi bantuan dilakukan saat reses, sehingga DPR RI tidak dapat melakukan pengawasan langsung. Maka demi keberpihakan dan keadilan bagi rakyat pembudi daya ikan, KKP harus tetap mempertahankan alokasi bioflok, bahkan menambah. Batalkan pemotongan alokasi bantuan bioflok! Karena ketika saya turun menjumpai masyarakat, mereka sangat merasakan manfaat dan mengharapkan bantuan budidaya ikan ini,” kata Ansy.

Bantuan Bioflok di NTT

Ansy menceritakan, pada 2020 tiga kelompok penerima bantuan bioflok di NTT hasil kerja sama dirinya dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP telah sukses mengembangkan perikanan budi daya air tawar.

Saat ini mereka telah dua kali memanen bantuan ikan lele untuk dikonsumsi dan dipasarkan kepada konsumen. Karena kesuksesan tersebut, maka pada tahun 2021, ia telah bekerja sama dengan KKP mempersiapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) untuk empat kelompok. Tiba-tiba KKP secara sepihak memotong alokasi bantuan tersebut menjadi dua paket.

“Bisa dibayangkan betapa kecewanya kelompok calon penerima bantuan bioflok. Mereka sudah susah payah menyiapkan semua persyaratan, namun dibatalkan. Dampaknya, anggota DPR dianggap menipu rakyat. Padahal, pemotongan itu dilakukan setelah pengurusan berbagai persyaratan dipenuhi dan anggota DPR hanya diinfokan melalui WA. Mengapa tidak disampaikan saat rapat? Bukankah sudah dibahas saat rapat? Jelas ini memukul semangat kelompok pembudidaya untuk mengembangkan perikanan air tawar,” tegas Ansy.

Pemotongan anggaran ini mengingatkan Ansy perihal gagal cair bantuan KKP tahun 2020 lalu. Saat itu, dari 25 kelompok budi daya di NTT yang akan mendapat bantuan bibit ikan, faktanya KKP hanya merealisasikan bantuan kepada 6 kelompok.