KKP Memotong Bantuan Konkret untuk Rakyat, Begini Reaksi Ansy Lema, Tegas!

Alasan KKP saat itu, gagal cair karena penolakan pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan. Sebanyak 19 kelompok pun batal menerima bantuan tersebut.

“Padahal, kelompok budi daya di NTT tersebut sudah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi persyaratan teknis dan sudah membuat buku rekening. Ironis, mereka tidak mendapat bantuan tersebut,” ungkap Ansy.

Ansy mendesak KKP untuk memprioritaskan berbagai jenis bantuan pro rakyat, seperti bantuan bioflok karena dapat menolong masyarakat di tengah pandemi.

Selain harus menyasar kepada rakyat, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan harus dilakukan secara profesional, matang dan transparan agar tidak terjadi kebijakan kontraproduktif di tengah pandemi. Dalam ruang yang terbuka, kebijakan terkait rakyat akan mudah dirumuskan, diperjuangkan, dan dihasilkan.

“Prinsip pandemi saat ini realokasi dan refocusing harus menyasar rakyat, bukan menjauh dari rakyat. Di sini KKP harus secara terbuka menerima masukan agar program-program pro rakyat, terutama kepada pembudi daya air tawar dan nelayan tangkap menjadi napas utama dalam setiap kebijakan di tengah pandemi,” ujar Ansy Lema.(fri/jpnn)