Menaker Ida Fauziyah Tekankan Pentingnya Digitalisasi Tata Kelola Penempatan PMI

Selain itu, mempelajari dan memahami berbagai aturan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran, termasuk regulasi ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan.

"Sebagai kepanjangan tangan dari Menteri Ketenagakerjaan, Anda semua wajib menjaga nama baik organisasi dan menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara BerAkhlak serta memberikan pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja," tegasnya.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Haryanto menambahkan Rapat Koordinasi ini diikuti para atase ketenagakerjaan, staf teknis, dan kepala bidang tenaga kerja, serta pejabat dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Korea.

Metode pelaksanaan rapat ini mencakup Focus Group Discussion (FGD), penyampaian materi dan diskusi panel, sesi berbagi pengalaman, dan coaching clinic terkait aspek-aspek teknis ketenagakerjaan, politik luar negeri, serta manajemen.

"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan peserta dapat lebih memahami dan mampu mengimplementasikan peran mereka dengan baik, agar pelindungan pekerja migran kita semakin kuat dan hubungan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan negara penempatan semakin kokoh," ujar Dirjen Haryanto. (mrk/jpnn)