Pemprov Tidak Membuka Seleksi PPPK 2024, Honorer Boleh Daftar CPNS di Instansi Lain

“PPPK yang sudah satu tahun masa perjanjian kerja harus seizin Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Izinnya melalui SIASN," kata Zukri.

Pemprov Gorontalo tahun ini tidak membuka seleksi CPNS maupun PPPK setelah memperhatikan kondisi fiskal pemerintah provinsi.

"Belanja pegawai kita sudah hampir 50 persen sekarang, sementara kan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dipatok 30 persen. Nah ini yang harus kita perhatikan," katanya.

Karena itu, terkait dengan pengangkatan honorer daerah yang sudah masuk database BKN, pihaknya belum ingin berkomentar banyak.

Dia mengatakan pemprov masih menunggu bagaimana petunjuk resmi dari pemerintah pusat.

"Honorer di Pemprov Gorontalo itu kan sekarang ada sekitar 3000-an. Angka yang banyak. Kalau otomatis diangkat jadi PPPK tentu akan berdampak pada gaji dan TPP yang menjadi beban APBD. Makanya kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," imbuhnya. (antara/jpnn)