PNS Pusat Ogah Ikut Pindah Ibu Kota, Pemerintahan Bakal Terancam Bahaya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Partai Gerindra Bambang Riyanto memprediksi para pegawai negeri sipil (PNS) kementerian dan lembaga bakal menolak pemindahan ibu kita RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Mantan bupati Sukoharjo itu mengatakan, mayoritas PNS pusat yang terlanjur menetap di Jakarta dan sekitarnya tentu tak mau dipindahkan.

"Mereka akan pilih mengajukan pensiun dini atau mutasi jadi pegawai daerah ketimbang ke Kaltim. Kalau sudah begitu akan membahayakan jalannya pemerintahan," kata Bambang kepada jpnn.com, Selasa (3/9).

BACA JUGA: Prof Mahfud Komentari Pemindahan Ibu Kota dari Sisi Hukum Tata Negara

Legislator Gerindra di Komisi Pertahanan DPR itu menambahkan, memindahkan seluruh PNS pusat ke Kaltim juga sangat berisiko gagal. Sebab, banyak PNS pusat yang sudah punya kehidupan sendiri di Jakarta.

Bambang mengatakan, memang di ibu kota baru RI akan dibangun berbagai fasilitas. Namun, mantan politikus PDI Perjuangan itu menyebut Kaltim bukanlah daerah yang kondusif bagi PNS pusat.

"Memang katanya mau dibangun semua fasilitas, tetapi apa bisa dalam lima tahun pohon tumbuh subur, sekolah berfungsi sebagaimana mestinya, rumah sakit dan lainnya," ujarnya.

BACA JUGA: Apa Iya Ada Motif Politik Hambat Anies di Balik Pemindahan Ibu Kota?

Karena itu Bambang menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota RI ke Kaltim. Legislator yang getol menyuarakan aspirasi para honorer K2 itu menyebut pemindahan ibu kota sekadar pencitraan.