Putusan MK Ubah Aturan UU Pilkada, PDIP Bisa Usung Cagub di Jakarta

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat  pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pwmilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut. 

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya," bunyi putusan MK.

Dengan adanya putusan tersebut, PDIP yang merupakan satu-satunya partai yang belum mengusung cagub-cawagub untun pilkada Jakarta seperti mendapat angin segar.

PDIP yang mendapatkan 8,3 persen atau 15 kursi di DPRD DKI Jakarta bakal bisa mengusung cagub sendiri.

Menanggapi hal itu, dalam cuitannya, Pakar hukum Kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengapresiasi putusan MK tersebut.

Dengan Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 ini, maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada 2024, partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7.5% di pemilu DPRD terakhir untuk bisa mengusung paslon di Pilkada Jakarta,” tulis Titi di Akun X.

“Artinya, PDIP bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta,” lanjut Titi.

Menurut dia, Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 itu berlaku untuk Pilkada 2024. Sebab, Putusan MK tidak menyebut penundaan pemberlakuan putusan pada pilkada mendatang seperti halnya Putusan MK terkait Ambang Batas Parlemen No.116/PUU-XXI/2023 (berlaku setelah 2024, yakni di Pemilu 2029).