Tim Pembina Samsat Nasional Bahas Evaluasi Pelayanan Regident & Kesamsatan, Ini Hasilnya

Hal ini mengingat tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan bermotor baru mencapai 47,41 persen, yang berakibat adanya potential loss.

“Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, karena hingga Juni 2024, santunan mengalami penurunan, baik dari jumlah korban maupun nominal santunan,” kata Dewi.

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan implementasi keputusan bersama Tim Pembina Samsat sangat strategis karena berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat.

“Kalau tingkat kepatuhan masyarakat tinggi diharapkan dampak terhadap keselamatan berlalu lintas bisa sejalan,” ujar Irjen Aan.

Senada juga disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.

Dia menegaskan pihaknya turut berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB dan BBNKB, serta SWDKLLJ yang terintegrasi, cepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor ini memberikan kontribusi mencapai 60 persen lebih pendapatan asli daerah (PAD) Sumut dan menjadi salah satu penyumbang anggaran di kabupaten/kota.

“Di Sumatera Utara, kami akan terus berbenah sehingga tujuan kita bersama untuk melakukan pembangunan, meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat bisa kita capai bersama-sama,” ujar Fatoni. (mrk/jpnn)