4 Hal Pokok Aturan PNS Kerja di Rumah

SE tertanggal 16 Maret 2020 itu mengatur secara rinci ketentuan PNS kerja di rumah.

Menteri Tjahjo meminta para pejabat PPK Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya, melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan:

Pertama, jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai

Kedua, peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Ketiga, domisili pegawai

Keempat, kondisi kesehatan pegawai

Kelima, kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19)

Keenam, riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir