Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pencinta Burung Jangan Khawatir Kriminalisasi, Santai aja

Rabu, 05 September 2018 – 00:32 WIB
Pencinta Burung Jangan Khawatir Kriminalisasi, Santai aja - JPNN.COM
Murai Batu (Copsychus Malabaricus) masuk dalam daftar satwa yang dilindungi di Indonesia. Foto: Hanung Hambara/Jawa Pos

Di beberapa daerah hari-hari ini memang banyak pencinta burung yang resah dengan Permen LHK 20/2018. Peraturan yang diterbitkan pada 29 Juni 2018 itu mengatur perihal tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia.

Ada 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Sebanyak 562 di antaranya merupakan jenis burung. Nah, dalam daftar itu, ada burung-burung yang selama ini banyak dijual di pasaran. Juga dipelihara masyarakat. Misalnya, murai batu, jalak suren, pleci, cucak hijau, cucakrawa, kenari, anis merah, dan anis kembang.

”Sekarang banyak yang takut membeli burung. Kalau seperti ini kan sama artinya peraturan ini mematikan ekonomi banyak orang,” kata Candra, sesepuh paguyuban pedagang burung di Pasar Burung Bratang Surabaya.

Keresahan itu disebut KLHK tidak perlu. Selain BKSDA dijamin tidak melakukan sweeping, pihak kepolisian dijamin tidak melakukan penindakan. Pada awal Agustus 2018, KLHK, lanjut Indra, telah berkirim surat ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri.

Dalam surat itu dilampirkan surat edaran Dirjen KSDAE untuk dijadikan panduan dalam melakukan pengawasan di lapangan. ”Kami juga tembusi ke balai-balai karantina tentang aturan pelaksanaan Permen LHK Nomor 20 ini,” jelasnya.

BACA JUGA: Terbit Peraturan Menteri LHK, Pencinta Burung Tenang ya

Sejauh ini, KLHK memang belum menerbitkan aturan resmi tersebut. Hingga saat ini, KLHK masih melakukan revisi terhadap Permen LHK 20/2018 itu.

”Kami masih pertimbangkan kembali kondisi pemanfaatan spesies-spesies tersebut. Khususnya burung berkicau yang sudah beredar luas di masyarakat,” ujarnya. (tau/c17/fim)

Kementerian LHK menjamin tidak akan ada kriminalisasi terhadap pemilik burung setelah terbit Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2018.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News