Profil Eko Prasetyanto, Mengawali Karier PNS Mengurus Desa, Kini Dirjen Bina Pemdes 

Pada 2005, saat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Undang Undang (UU) tentang Pemerintahan Desa, Eko dan beberapa rekannya mendapatkan kepercayaan untuk menyiapkan naskah akademik.

Pembahasan UU Pemerintahan Desa ini sebagai tindak lanjut dari pemecahan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi tiga UU, yakni UU Pemda, UU Pemilu, dan UU Pemdes.

"Setelah pembahasan macam-macam, kita siapkan naskah akademik. Draf UU itu kita bahas dengan berbagai pihak dan kemudian pada 2006 menjadi keputusan," kata Eko.

Naskah akademis terkait latar belakang UU, baik secara filosofi, hukum, dan tata negara.

Secara tata negara, sejak zaman Belanda, desa merupakan fundamen hukum. Ini artinya, desa merupakan fundamen bangsa Indonesia. "Jika desanya marginal maka di atas-atasnya juga tidak bisa maju," ujar pejabat yang dikenal sopan terhadap siapa pun, termasuk kepada para stafnya, itu.

Selain itu, kata Eko, dua bapak proklamator RI, Soekarno dan Muhammad Hatta sama-sama memberikan perhatian khusus pada desa.

Soekarno sekaligus Presiden pertama RI menganalogikan anak-anak desa sebagai anak-anak Indonesia. "Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa, maka  aku melihat Indonesia," kata Eko, mengutip puisi "Aku Melihat Indonesia" karya Bung Karno.

"Kalau anak-anak desa ini maju maka akan menjadi sebuah harapan buat Indonesia," sambung Eko.